Senin, 01 September 2008

Pengembangan Kelembagaan untuk Keberlanjutan Proyek:

Suatu Studi Kasus pada Proyek Pengembangan Peternakan di Provinsi Jambi

ABSTRAK
Suatu studi kasus mengenai dampak pengembangan kelembagaan peserta proyek terhadap keberlanjutan proyek (project sustainability) telah dilakukan terhadap asset purna proyek P3TK (Proyek Pengembangan Petani Ternak Kecil) di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Studi dilakukan melalui survai terhadap 12 kelompoktani dengan mewawancarai 60 orang responden peserta proyek dari anggota kelompok tersebut. Dari hasil penelitian didapat bahwa kinerja kelembagaan petani peserta proyek sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya tingkat patisipasi responden dalam kegiatan kelompok yang berkaitan dengan penyuluhan, pengelolaan proyek dan pengembangan ternak. Salah satu dampak dari lemahnya kinerja kelembagaan peserta proyek ini adalah ketidakmampuan kelompoktani untuk mengembangkan lembaga perekonomian yang berbasis masyarakat guna membantu kegiatan pengembangan peternakan petani. Studi ini membuktikan bahwa salah satu penyebab tidak terbentuknya lembaga perekonomian petani yang mampu mengambil alih pengelolaan purna proyek sesuai rancangan semula dikarenakan rendahnya perhatian pemerintah dalam pengembangan kelembagaan kelompoktani sebagai wadah pembinaan peserta proyek.

1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Peningkatan kesejahteraan petani kecil merupakan salah satu tujuan pembangunan pertanian jangka panjang Indonesia sehingga berbagai proyek yang berbasis petani kecil telah diluncurkan guna mendukung tujuan dimaksud. Untuk mendapatkan proyek yang memberikan manfaat jangka yang panjang maka arah pembangunan harus dilaksanakan dalam konteks keberlanjutan proyek (project sustainability). Keberlanjutan proyek hanya akan dapat dicapai jika orientasi pembangunan tidak hanya ditujukan pada aspek teknis tetapi juga pembangunan kelembagaan (institutional development) peserta proyek. Dengan demikian lembaga peserta proyek ini dapat berperan mengembangkan manfaat purna proyek secara berkelanjutan.
P3TK (Proyek Pengembangan Petani Ternak Kecil) merupakan salah satu proyek yang mendapatkan dana pinjaman dari the World Bank yang disalurkan melalui IFAD (International Food and Agriculture Development) guna menunjang kegiatan pengembangan peternakan di Indonesia. Di Provinsi Jambi proyek ini mulai beroperasi sejak tahun anggaran 1983/1984 sampai dengan 1993/1994, dengan kegiatan utamanya berupa penyebaran ternak sapi sebanyak 12.528 ekor pada empat kabupaten yaitu Kabupaten Batanghari, Bungo Tebo, Sarolangun Bangko dan Tanjung Jabung. Untuk Kabupaten Batanghari disebarkan sebanyak 2.200 ekor, yang terdiri dari 2.000 ekor betina dan 200 ekor jantan. Penyebaran ini dilakukan dalam beberapa unit yang dibina oleh suatu Satgas (Satuan Tugas). Setiap Satgas membina 500 KK peserta proyek yang menerima 500 ekor sapi betina dan 50 ekor pejantan.
Penyebaran ternak sapi oleh P3TK menggunakan pola kredit yang disebut dengan MI (Modified Inkind) yang merupakan modifikasi dari pola sebelumnya yaitu FI (Full Inkind) atau gaduhan bagi hasil. Dengan pola MI ini besarnya kredit dan pembayaran hutang ternak dinilai dengan rupiah, bukan dibayar dengan hasil keturunan ternak sebagimana pada pola FI. Untuk itu pembayaran kredit ditelah ditunjuk BRI (Bank Rakyat Indonesia) sebagai bank pengelola. Pada tahap awal pola pembayaran kredit tetap dilakukan dengan sistim FI sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Kemudian pada tahap berikutnya akan diterapkan pola MI sehingga pada akhir proyek nilai assetnya dapat dinilai dengan mudah. Tujuan dari penerapan pola ini adalah agar pada tahap purna proyek pengelolaan kredit dapat dialihkan kepada lembaga petani sendiri seperti koperasi dengan mendapatkan kredit dari bank. Lembaga ini selanjutnya akan membeli ternak dari proyek dan menyebarkannya kepada para anggota dengan sistim kredit yang mereka atur sendiri (the World Bank, 1985). Melalui sistem ini diharapkan keberlanjutan proyek dapat dipertahankan secara swadaya oleh peserta proyek, tanpa menggantung diri pada kegiatan pemerintah.

1.2. Rumusan Masalah
Sesuai dengan Project Appraisal, sejak awal pelaksanaannya peserta proyek dibina dalam suatu lembaga petani yaitu kelompoktani. Kelompoktani diharapkan menjadi suatu lembaga kerjasama petani dalam pengelolaan ternak maupun peningkatan pengetahuan petani. Melalui pengembangan kelembagaan ini diharapkan akan lahir koperasi yang mampu mengambil alih pengelolaan asset proyek. Hanya saja ide pengalihan pengelolaan asset proyek kepada lembaga petani ini sampai dengan akhir proyek tidak terwujud karena tidak satupun lembaga petani yang siap. Dengan demikian pengelolaan asset purna proyek sepenuhnya masih harus dilakukan oleh pemerintah dengan menerapkan pola gaduhan seperti pola semula yaitu FI.
1.3. Tujuan Penelitian
Melalui studi ini adalah untuk membuktikan bahwa penyebab utama ketidak berhasilan alih pengelolaan purna proyek dari pemerintah kepada lembaga milik petani adalah lemahnya pengembangan kelembagaan kelompoktani. Lembaga yang lemah ini kemudian berakibat ketidak mampuan kelompoktani dalam mempengaruhi stakeholdes lainnya, terutama KUD, untuk dapat difungsikan dalam pengelolaan purna proyek P3TK.

2. Metode Penelitian
2.1. Pendekatan Studi
Salah satu aspek sosial yang perlu diperhatikan untuk mendukung keberlanjutan manfaat suatu proyek adalah pengembangan kelembagaan peserta proyek (Korten, 1980; Gow dan Morss, 1988; the United Nations, 1975; Tacconi dan Tisdel, 1992; Ingle et al, 1990; Conway dan Barbier, 1990; dan Johnson dan Clark, 1982). Untuk mendukung hal ini maka Esman (1972) mengembangkan konsep pengembangan kelembagaan yang disebut dengan IB (Institutional Building) yang meliputi dua kategori yang saling berhubungan yaitu kelembagaan (institution) dan keterkaitan (linkages). Aspek pertama menyangkut penguatan kapasitas internal lembaga, sedangkan aspek kedua berupa pengembangan keterkaitan dengan stakeholder lain ada di lingkungannya. Agar kelompoktani dapat berperan dalam pengelolaan purna proyek maka kapasitas kelompok, baik secara internal maupun keterkaitan dengan stakeholder lainnya, harus dioptimalkan melalui pengembangan kelembagaan.
Terblance dan Duvel (1988) menemukan beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan kelompok dalam memfasilitasi para anggotanya untuk menerapkan rencana yang telah mereka buat yaitu:
a. Atmosfir fisik dan psikologis: tempat pertemuan, suasana kekeluargaan dan kerjasama antar anggota;
b. Partisipasi: keikut sertaan dalam kerja kelompok dan kehadiran dalam pertemuan;
c. Norma kelompok: interaksi sosial sebelum dan sesudah pertemuan;
d. Kohesi: rasa senasib sepenanggungan – persepsi tentang tidak adanya kontradiksi antara solidaritas dan individualitas;
e. Evaluasi: pengetahuan tentang evaluasi dan keberlanjutan evaluasi.
Sejauh mana efektifitas pengembangan kelembagaan telah dilakukan selama proyek berlangsung dan bagaimana kondisi kelembagaan peserta proyek tercermin dari tingkat partisipasi peserta proyek dalam kegiatan kelompok mereka. Pendekatan tersebut akan digunakan dalam studi ini.

2.2. Pengumpulan Data
Penelitian dilakukan melalui survai pada pada lokasi pasca Proyek P3TK di Kabupaten Batanghari pada tiga unit penyebaran yaitu Bajubang, Sungai Bahar dan Durian Luncuk A. Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan wawancara terhadap ketua kelompok dan petani peserta proyek yang dipilih secara acak dengan menggunakan kuisioner yang telah disiapkan. Sampel terdiri dari 12 kelompoktani dengan 60 responden anggota kelompok yang menjadi peserta proyek. Pengumpulan data mengenai aktifitas kelompok dilakukan melalui wawancara dengan ketua kelompok, penilaian dokumen kelompok dan pengamatan lapangan. Sedangkan data mengenai partisipasi peserta proyek dalam kegiatan kelompok dilakukan melalui wawancara dengan responden yang dipilih secara acak dari kelompok sampel. Untuk mengurangi bias terhadap kepemimpinan kelompok maka kelompoktani dibagi dalam dua kategori yaitu kelompok dengan ketua kelompok yang aktif dan ketua kelompok yang kurang aktif. Penetapan kelompok sesuai dengan ketegori dimaksud dilakukan atas dasar persepsi petugas pembina lapangan (ex-petugas Satgas) setempat.
Tingkat partisipasi responden dalam aktifitas kelompok dibagi dalam tiga kategori kegiatan yaitu: (a) kegiatan penyuluhan yang terdiri dari lima komponen kegiatan: (1) pertemuan kelompok; (2) demonstrasi; (3) pelatihan; (4) kunjungan lapangan; dan (5) mendapatkan bahan informasi penyuluhan; (b) kegiatan pengelolaan proyek yang terdiri dari tiga komponen kegiatan: (1) seleksi calon penggaduh ternak perguliran; (2), pelaksanaan perguliran ternak hasil setoran; dan (3) pencatatan perkembangan ternak; dan (c) kegiatan pengembangan ternak yang terdiri enam komponen kegiatan: (1) pembangunan kandang; (2) pelayanan reproduksi ternak; (3) pelayanan kesehatan ternak; (4) pemanfaatan tenaga kerja ternak; (5) pengembangan hijauan; dan (6) pemasaran hasil ternak.

2.3. Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan cara sederhana baik menggunakan penjumlahan dan persentase. Untuk menghitung angka partisipasi responden dalam kegiatan kelompok didapat dari rataan jumlah responden yang pernah mengikuti kegiatan kelompok dimaksud yang dinyatakan dalam persentase dengan rumus:

P = A / (R x K)

P = Angka partisipasi
A = Jumlah komponen kegiatan yang diikuti oleh seluruh responden
R = Jumlah responden
K = Jumlah komponen dalam setiap kategori kegiatan

3. Hasil dan Pembahasan
Dari hasil penelitian ditemui bahwa kelompok yang digunakan sebagai wadah pembinaan peserta proyek adalah kelompoktani tanaman pangan, yang kemudian digunakan sebagai basis pembinaan berbagai kegiatan pertanian umumnya seperti penyuluhan dan penyaluran kredit. Dari keseluruhan kelompoktani yang diamati tidak satupun yang memiliki struktur organisasi. Ketua kelompok merupakan titik sentral dari kegiatan kelompok. Rangkuman hasil pengamatan terhadap aspek kelembagaan peserta proyek disajikan pada tabel berikut.

Tingkat Partisipasi Responden dalam Kegiatan Kelompoktani

1. Jumlah kelompoktani 4(A) 8(B)
2. Kelompok yang m empunyai kegiatan 4(A) 1(B)
3. Jumlah responden 31(A) 29(B)
4. Responden yang merasa menjadi anggota kelompok 28(A) 20(B)
5. Partisipasi anggota dalam kegiatan:
a. Penyuluhan (%) 5(A) 1(B)
b. Pengelolaan proyek (%) 15(A) 1(B)
c. Pengembangan ternak (%) 2(A) 0(B)

A= kelompok dengan ketua aktif; B= kelompok dengan ketua kurang aktif

Dari 60 peserta yang dinyatakan oleh ketuanya sebagai anggota kelompok menunjukkan tidak semua responden merasa sebagai anggota kelompok. Ditemui responden yang menganggap dirinya bukanlah anggota kelompok yaitu 3 responden (10%) dari kelompoktani dengan ketua aktif dan 9 responden (31%) dari kelompoktani dengan ketua kurang aktif. Data ini menunjukkan bahwa sebenarnya tidak semua peserta proyek adalah anggota kelompoktani, walaupun keanggotaan dalam kelompoktani merupakan salah satu persyaratan menjadi peserta proyek. Persepsi responden terhadap kelompoktani menunjukkan indikasi yang kurang baik dimana hanya 19% responden yang menyatakan perlunya kelompoktani. Sementara itu 43% responden menyatakan bahwa kelompoktani tidak bermanfaat bagi mereka; 19% menyatakan struktur dan organisasi kelompok tidak efektif; 11% tidak mengerti kelompoktani; dan 8% beranggapan peran pemerintah dalam pembinaan kelompoktani masih rendah
Dari 12 kelompoktani yang dijadikan sampel didapat hanya 5 kelompok yang betul-betul mengkordinir kegiatan anggotanya dalam kelompok antara lain berupa kegiatan penyuluhan, membantu pengelolaan kegiatan proyek dan kerjasama dalam pengembangan ternak. Sedangkan 7 kelompoktani lainnya sama sekali sudah tidak mempunyai kegiatan. Ditemui juga bahwa kegiatan kelompok ini masih sepenuhnya dilakukan atas inisiatif ketua sehingga hanya pada kelompok dengan ketua aktif yang mempunyai kegiatan kelompok. Keberadaan kegiatan kelompok inipun belum sepenuhnya melibatkan anggota seperti yang tercermin dari sangat rendahnya angka partisipasi responden dalam setiap kategori kegiatan. Rataan angka partisipasi untuk seluruh kegiatan hanya 4%.
Data diatas menunjukkan betapa rendahnya peran kelompoktani, yang semula diharapkan sebagai basis pengembangan kelembagaan peserta proyek P3TK dalam menunjang keberlangsungan proyek. Orientasi pengelolaan proyek yang tertuju pada pengembangan teknis peternakan telah menyampingkan aspek kelembagaan pada tahap persiapan maupun implementasi proyek. Dari dokumen Juklak proyek tidak ditemui acuan yang jelas mengenai pengembangan kelembagaan peserta proyek baik dalam menunjang keberlangsung on-going maupun purna proyek, terutama untuk mempersiapkan lembaga petani agar mampu mengelola asset purna proyek sebagaimana dimaksud dalam Project Appraisal.
Keterkaitan kelembagaan antara kelompoktani peserta proyek dengan KUD dalam pengembangan peternakan tidak ditemui sama sekali. Di lokasi Sungai Bahar terdapat dua KUD yang pernah mendapatkan penghargaan tingkat nasional tetapi keberadaan KUD di lokasi kegiatan proyek ini hanya tertuju pada kegiatan perkebunan. Tidak terjalinnya keterkaitan kelembagaan antara KUD dengan kelompoktani inilah menjadikan posisi petani dalam KUD sangat lemah sehingga harapan untuk melibatkan KUD dalam pengelolaan purna proyek tidak akan mungkin terwujud.. Hal ini dipertegas oleh Adams (1982) bahwa mengharapkan partisipasi petani kecil dalam proses pengambil kebijakan di negara berkembang sangat tidak realistis. Hal ini berlainan dengan di negara maju dimana petani tergabung dalam kelompok penekan (pressure group). Oleh karena itu mengembangkan petani dalam kelompoktani merupakan sarana belajar yang baik untuk meningkatkan partisipasi mereka.

4. Kesimpulan
Dari hasil studi kasus ini ditemui bahwa keberadaan kelompoktani sebagai salah satu wadah kelembagaan petani peserta proyek P3TK di lokasi survai belum memberikan arti yang nyata dalam menunjang keberlangsungan proyek. Hal ini tercermin dari lemahnya angka partisipasi responden dalam kegiatan kelompok. Salah satu faktor utama yang dapat dijadikan penyebab ketidak mampuan ini adalah tidak dilaksanakannya program pengembangan kelembagaan petani peserta proyek secara terarah. Keadaan ini berakibat tidak mampunya peserta proyek untuk membangun suatu lembaga yang dapat mengambil alih pengelolaan asset purna proyek sebagaimana rancangan semula.

Daftar Pustaka
Adams, M.E. 1982. Agricultural Extension in Developing Countries, Intermediate Tropical Agricultural Series. Longman.
Conway, G.R. dan Barbier, E.B. 1990. After the Green Revolution: Sustainable Agriculture for Development. Earthscan Publications Ltd. London.
Esman, M.J. 1972. The element of institution building. In:Eaton, J.W. (ed.). Institution Building and Development. Sage Publication. London. Pp. 19-40.
Gow, D.D. dan Morss, E.R. 1988. The notorious nine: Critical problems in project implementation. World Development. Vol. 16(12). Pp. 1399-1418.
Ingle, M.D. Schmidt, T.D., and Pisone, U. 1990. Sustainability Benefits of the Thailand Northeast Rainfed Agricultural Development Project. In: Brinkerhoff, D.W. and Goldsmith, A.A. (eds.) Institutional Sustainability in Agriculture and Rural Development. Praeger. New York. Pp. 69-88.
Johnston, B.F. dan Clark, W.C. 1982. Redesigning Rural Development. A Strategy Perspective. The John Hopkins University Press. Baltimore.
Korten, D.C. 1980. Community organisation and rural development: A learning process approach. Public Administration Review. Vol. 40(5): pp. 480-511.
Tacconi, L. dan Tisdell, C. 1992. Rural development projects in LDCs: appraisal, participation and sustainability. Public Adminsitration and Development. Vol. 12. pp. 267-178.
Terblanche, S.E. and Duvel, G.H. (1988). The influence of group dynamic on the function of study groups. South African Journal of Agricultural Extension. 17:15-10.
The United Nations. 1975. Development Adminsitration: Current Approaches and Trends in Public Administration for National Development. The United Nations. New York.
The World Bank. 1985. Staff Appraisal Report: Indonesia Smallholder Cattle Development Project. Unpublished.

(Diterbitkan pada Pemberitaan Ilmiah “Percikan” Volume 59 Edisi November 2005)

Tidak ada komentar: